Sengketa Lahan dan Kontrak Usaha Mengintai Investor, Praktisi Hukum Bisnis Jambi Soroti Pentingnya Mitigasi Legalitas

Propertioo.com -

Sengketa Lahan dan Kontrak Usaha Mengintai Investor, Praktisi Hukum Bisnis Jambi Soroti Pentingnya Mitigasi Legalitas

Pengacara Jambi

Ekspansi bisnis dan akuisisi properti komersial di Jambi terus meningkat. Namun, kelalaian dalam melakukan audit hukum dapat menjebak investor ke dalam sengketa aset yang berpotensi menguras modal.

JAMBI — Aktivitas investasi dan ekspansi dunia usaha di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Pembangunan kawasan ruko, pergudangan strategis, hingga kerja sama pengembangan lahan komersial menjadi gambaran meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap potensi ekonomi daerah.

Namun, di balik pertumbuhan investasi tersebut, terdapat risiko hukum bisnis yang sering kali luput dari perhatian. Tidak sedikit investor maupun pemilik perusahaan yang berani mengucurkan dana hingga miliaran rupiah hanya bermodalkan kepercayaan, tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas aset dan kekuatan kontrak kerja sama.

Fenomena tersebut menjadi perhatian Direktur LBH Makalam, Romiyanto, S.H., M.H. Praktisi hukum yang saat ini tengah menempuh studi doktoral ilmu hukum tersebut menilai bahwa banyak sengketa bisnis sebenarnya dapat dicegah apabila pelaku usaha menerapkan mitigasi hukum sejak tahap awal negosiasi.

"Banyak pelaku usaha di Jambi baru mencari pendampingan hukum ketika proyek sudah berjalan atau modal sudah terlanjur disetor. Padahal, pada tahap tersebut bisa saja muncul gugatan sengketa lahan maupun persoalan wanprestasi dari mitra bisnis," ujar Romiyanto saat memberikan pandangannya mengenai dinamika hukum bisnis dan investasi di Jambi.

Celah Hukum dalam Transaksi Properti Komersial

Dalam praktik hukum bisnis, transaksi properti untuk kepentingan usaha, seperti pembelian lahan komersial, gedung operasional, hingga kerja sama pengelolaan tanah, memiliki risiko hukum yang perlu diperhitungkan secara serius.

Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain riwayat kepemilikan tanah yang bermasalah, sertifikat ganda, status tanah yang masih menjadi jaminan pihak ketiga, hingga ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang.

Menurut Romiyanto, salah satu kesalahan yang sering dilakukan investor adalah menganggap pemeriksaan legalitas hanya sebagai formalitas administratif setelah kesepakatan harga tercapai.

Padahal, ketidaktelitian dalam menyusun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun kontrak kerja sama dapat menimbulkan persoalan serius. Dampaknya bukan hanya berpotensi menghambat operasional perusahaan, tetapi juga mengganggu arus kas dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, investor dan pelaku usaha disarankan melibatkan Pengacara Properti Jambi guna melakukan pemeriksaan hukum atau legal due diligence secara menyeluruh sebelum menandatangani perjanjian maupun mencairkan dana investasi.

"Biaya melakukan pencegahan hukum sejak awal jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian finansial dan rusaknya reputasi bisnis akibat sengketa yang berujung di pengadilan," tegas Romiyanto.

Pendampingan Hukum Menjadi Perlindungan bagi Ekspansi Perusahaan

Selain sengketa aset dan pertanahan, aktivitas bisnis juga membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek hukum lainnya. Mulai dari penyusunan kontrak dengan vendor, perjanjian antar-pemegang saham, hingga pemenuhan perizinan usaha.

Ketika skala perusahaan semakin besar, pengelolaan bisnis yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau penggunaan draf kontrak standar dapat meningkatkan risiko perselisihan. Terlebih apabila perjanjian tersebut tidak mengatur secara jelas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Romiyanto menilai bahwa pengusaha perlu mengubah cara pandang terhadap profesi advokat. Pendampingan hukum seharusnya tidak hanya dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi gugatan atau permasalahan di pengadilan.

Sebaliknya, advokat perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan setiap keputusan bisnis memiliki dasar hukum yang kuat sejak awal.

Melalui pendampingan Pengacara Jambi, perusahaan maupun pelaku UMKM yang sedang mengembangkan usahanya dapat memperoleh bantuan dalam memeriksa legalitas, menyusun perjanjian, serta mengantisipasi potensi sengketa.

Apabila perselisihan tetap terjadi, penyelesaiannya dapat diupayakan melalui negosiasi dan jalur nonlitigasi maupun melalui proses hukum di pengadilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Tiga Langkah Mengamankan Legalitas Sebelum Bertransaksi

Untuk mengurangi risiko sengketa hukum bisnis dan properti di Jambi, Romiyanto menekankan pentingnya tiga langkah pengamanan legalitas yang perlu diperhatikan investor maupun pelaku usaha.

1. Melakukan Pemeriksaan Alas Hak Secara Menyeluruh

Sebelum membeli atau menggunakan tanah untuk kepentingan bisnis, pastikan dokumen kepemilikan dan status hukumnya telah diperiksa. Verifikasi sertifikat melalui kantor pertanahan serta lakukan pencocokan data dengan kondisi fisik tanah di lapangan.

Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi sengketa kepemilikan maupun klaim dari pihak ketiga.

2. Menyusun Kontrak Bisnis yang Jelas dan Mengikat

Setiap kerja sama bisnis sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun secara cermat. Pastikan seluruh klausul mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, nilai transaksi, tenggat waktu, tanggung jawab, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.

Kontrak yang jelas dapat mengurangi perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

3. Memastikan Kesesuaian Tata Ruang dan Perizinan

Investor juga perlu memastikan bahwa lokasi yang akan digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang. Selain itu, kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) apabila diperlukan, harus diperhatikan sebelum kegiatan pembangunan maupun operasional dimulai.

Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mitigasi Hukum Menjadi Fondasi Investasi Jangka Panjang

Pertumbuhan investasi di Jambi tentu menjadi peluang positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Namun, peningkatan aktivitas bisnis perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum.

Bagi investor dan pelaku usaha, memastikan legalitas aset serta menyusun kontrak secara profesional bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari strategi menjaga keberlangsungan perusahaan.

Romiyanto menegaskan bahwa mitigasi hukum sejak awal dapat membantu pelaku usaha mengurangi risiko kerugian, menjaga kepastian transaksi, sekaligus membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Dengan dukungan pendampingan hukum yang tepat, iklim investasi di Jambi diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi kuantitas, tetapi juga semakin kuat, aman, dan memiliki kepastian hukum dalam jangka panjang.

 


Share

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel