Sengketa Lahan dan Kontrak Usaha Mengintai Investor, Praktisi Hukum Bisnis Jambi Soroti Pentingnya Mitigasi Legalitas
Sengketa Lahan dan Kontrak Usaha Mengintai Investor,
Praktisi Hukum Bisnis Jambi Soroti Pentingnya Mitigasi Legalitas
Ekspansi bisnis dan akuisisi properti komersial di Jambi
terus meningkat. Namun, kelalaian dalam melakukan audit hukum dapat menjebak
investor ke dalam sengketa aset yang berpotensi menguras modal.
JAMBI — Aktivitas investasi dan ekspansi dunia usaha
di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Pembangunan
kawasan ruko, pergudangan strategis, hingga kerja sama pengembangan lahan
komersial menjadi gambaran meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap potensi
ekonomi daerah.
Namun, di balik pertumbuhan investasi tersebut, terdapat
risiko hukum bisnis yang sering kali luput dari perhatian. Tidak sedikit
investor maupun pemilik perusahaan yang berani mengucurkan dana hingga miliaran
rupiah hanya bermodalkan kepercayaan, tanpa terlebih dahulu memastikan
legalitas aset dan kekuatan kontrak kerja sama.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Direktur LBH Makalam, Romiyanto,
S.H., M.H. Praktisi hukum yang saat ini tengah menempuh studi doktoral ilmu
hukum tersebut menilai bahwa banyak sengketa bisnis sebenarnya dapat dicegah
apabila pelaku usaha menerapkan mitigasi hukum sejak tahap awal negosiasi.
"Banyak pelaku usaha di Jambi baru mencari pendampingan
hukum ketika proyek sudah berjalan atau modal sudah terlanjur disetor. Padahal,
pada tahap tersebut bisa saja muncul gugatan sengketa lahan maupun persoalan
wanprestasi dari mitra bisnis," ujar Romiyanto saat memberikan
pandangannya mengenai dinamika hukum bisnis dan investasi di Jambi.
Celah Hukum dalam Transaksi Properti Komersial
Dalam praktik hukum bisnis, transaksi properti untuk
kepentingan usaha, seperti pembelian lahan komersial, gedung operasional,
hingga kerja sama pengelolaan tanah, memiliki risiko hukum yang perlu
diperhitungkan secara serius.
Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain riwayat
kepemilikan tanah yang bermasalah, sertifikat ganda, status tanah yang masih
menjadi jaminan pihak ketiga, hingga ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan
ketentuan tata ruang.
Menurut Romiyanto, salah satu kesalahan yang sering
dilakukan investor adalah menganggap pemeriksaan legalitas hanya sebagai
formalitas administratif setelah kesepakatan harga tercapai.
Padahal, ketidaktelitian dalam menyusun Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun kontrak kerja sama dapat menimbulkan
persoalan serius. Dampaknya bukan hanya berpotensi menghambat operasional
perusahaan, tetapi juga mengganggu arus kas dan keberlangsungan bisnis dalam
jangka panjang.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, investor dan pelaku
usaha disarankan melibatkan Pengacara
Properti Jambi guna melakukan pemeriksaan hukum atau legal due diligence
secara menyeluruh sebelum menandatangani perjanjian maupun mencairkan dana
investasi.
"Biaya melakukan pencegahan hukum sejak awal jauh lebih
kecil dibandingkan potensi kerugian finansial dan rusaknya reputasi bisnis
akibat sengketa yang berujung di pengadilan," tegas Romiyanto.
Pendampingan Hukum Menjadi Perlindungan bagi Ekspansi
Perusahaan
Selain sengketa aset dan pertanahan, aktivitas bisnis juga
membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek hukum lainnya. Mulai dari
penyusunan kontrak dengan vendor, perjanjian antar-pemegang saham, hingga
pemenuhan perizinan usaha.
Ketika skala perusahaan semakin besar, pengelolaan bisnis
yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau penggunaan draf kontrak standar
dapat meningkatkan risiko perselisihan. Terlebih apabila perjanjian tersebut
tidak mengatur secara jelas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme
penyelesaian sengketa.
Romiyanto menilai bahwa pengusaha perlu mengubah cara
pandang terhadap profesi advokat. Pendampingan hukum seharusnya tidak hanya
dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi gugatan atau permasalahan di
pengadilan.
Sebaliknya, advokat perlu dilibatkan sebagai mitra strategis
untuk memastikan setiap keputusan bisnis memiliki dasar hukum yang kuat sejak
awal.
Melalui pendampingan Pengacara
Jambi, perusahaan maupun pelaku UMKM yang sedang mengembangkan usahanya
dapat memperoleh bantuan dalam memeriksa legalitas, menyusun perjanjian, serta
mengantisipasi potensi sengketa.
Apabila perselisihan tetap terjadi, penyelesaiannya dapat
diupayakan melalui negosiasi dan jalur nonlitigasi maupun melalui proses hukum
di pengadilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Tiga Langkah Mengamankan Legalitas Sebelum Bertransaksi
Untuk mengurangi risiko sengketa hukum bisnis dan properti
di Jambi, Romiyanto menekankan pentingnya tiga langkah pengamanan legalitas
yang perlu diperhatikan investor maupun pelaku usaha.
1. Melakukan Pemeriksaan Alas Hak Secara Menyeluruh
Sebelum membeli atau menggunakan tanah untuk kepentingan
bisnis, pastikan dokumen kepemilikan dan status hukumnya telah diperiksa.
Verifikasi sertifikat melalui kantor pertanahan serta lakukan pencocokan data
dengan kondisi fisik tanah di lapangan.
Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi sengketa
kepemilikan maupun klaim dari pihak ketiga.
2. Menyusun Kontrak Bisnis yang Jelas dan Mengikat
Setiap kerja sama bisnis sebaiknya dituangkan dalam
perjanjian tertulis yang disusun secara cermat. Pastikan seluruh klausul
mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, nilai transaksi, tenggat waktu,
tanggung jawab, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.
Kontrak yang jelas dapat mengurangi perbedaan penafsiran dan
memberikan kepastian bagi semua pihak.
3. Memastikan Kesesuaian Tata Ruang dan Perizinan
Investor juga perlu memastikan bahwa lokasi yang akan
digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang. Selain itu, kelengkapan
perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) apabila diperlukan, harus
diperhatikan sebelum kegiatan pembangunan maupun operasional dimulai.
Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
Mitigasi Hukum Menjadi Fondasi Investasi Jangka Panjang
Pertumbuhan investasi di Jambi tentu menjadi peluang positif
bagi perkembangan ekonomi daerah. Namun, peningkatan aktivitas bisnis perlu
diimbangi dengan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum.
Bagi investor dan pelaku usaha, memastikan legalitas aset
serta menyusun kontrak secara profesional bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan bagian penting dari strategi menjaga keberlangsungan
perusahaan.
Romiyanto menegaskan bahwa mitigasi hukum sejak awal dapat
membantu pelaku usaha mengurangi risiko kerugian, menjaga kepastian transaksi,
sekaligus membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis.
Dengan dukungan pendampingan hukum yang tepat, iklim
investasi di Jambi diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi kuantitas,
tetapi juga semakin kuat, aman, dan memiliki kepastian hukum dalam jangka
panjang.